Pemkab Batang Hari Terima LHP BPK, Anita: Akan Mendorong Pemkab Menyelesaikan Temuan

Batang Hari, Jambi - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Hari tahun 2021.

Ketua DPRD Batang Hari Anita Yasmin mengatakan, DPRD dengan fungsi pengawasan akan mendorong Pemkab Batanghari untuk menindaklanjuti sejumlah temuan BPK tersebut.

Baca juga: Mewakili Masyarakat, DPRD Batang Hari Cari Solusi Mengenai Harga TBS yang Anjlok

"Kami akan mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan temuan-temuan ini sesuai dengan hasil pemeriksaan, " kata Anita Yasmin saat diwawancarai media ini di depan Gedung BPK RI perwakilan Jambi, Rabu (18/05/2022).

DPRD menurut Yasmin, akan memberi kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan sebagaimana rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemriksaan (LHP).

Baca juga: Hinca Panjaitan Minta BNPT Buat ‘Peta Radikalisme’

Disisi lain, terkait temuan BPK ini, pihaknya di DPRD bakal melakukan pembahasan khusus mengenai Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

"Ada beberapa catatan ya, nantinya setelah tahapan penyerahan LHP ini, kami DPRD Batanghari dalam waktu dekat akan menjadwalkan pembahasan terkait LKD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan juga Badan Anggaran di DPRD, " Tandas Anita

Baca juga: Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023 Akan Dorong Pemulihan dari Sumber Non-APBN

Untuk diketahui, BPK RI Perwakilan Jambi mendapatakan sejumlah temuan pada pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Batang Hari, diantaranya;

Realisasi belanja atas kegiatan tahun 2020 sebesar Rp. 13.154.608.179 tidak diakui sebagai kewajiban Tahun Anggaran (TA) 2020 dan dibayarkan atau dibebankan pada TA 2021.

Baca juga: DPRD Batang Hari Minta Pemkab Fasilitasi Kesehatan untuk Masyarakat Tidak Mampu

Pengelolaan pendapatan Pajak Air Tanah pada Badan Keuangan Daerah belum sesuai ketentuan dan pengelolaan piutang PBB-P2 tidak tertib.

Kekurangan volume atas empat paket pekerjaan sebesar Rp. 433.584.772 pada Dinas PUPR Batanghari.

Baca juga: BURT DPR Tinjau Kesiapan RS Airlangga Jombang Layani Peserta Jamkestama

Pengelolaan aset tetap pada Pemkab Batang Hari tidak tertib.

(Red)