Paripurna DPRD Batang Hari Dalam Penyampaian Keputusan Tentang LKPD

Batang Hari, Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Batang Hari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian  keputusan DPRD tentang LKPD anggaran 2021.

"Laporan saran dan pendapat DPRD Kabupaten Batang Hari setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, " kata anggota DPRD dari Fraksi PAN, Azizah, Selasa (28/06/2022).

Baca juga: RDP Mengenai Harga TBS Kelapa Sawit yang Rendah, ini Permintaan Waka DPRD

DPRD dapat memahami dan menerima baik anggaran maupun realisasi pada masing-masing SKPD maupun secara keseluruhan pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari 2021. Angka serapan anggaran pendapatan sebesar 103, 26 persen dan serapan anggaran belanja 95.65 persen.

"Realisasi itu merupakan prestasi yang cukup baik dan harus terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat, " katanya.

Baca juga: Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Nota LKPD TA 2022

Ia mengharapkan saran dan pendapat ini agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, terkait semua temuan BPK RI yang tertuang dalam LHP, Azizah juva mengatakan agar segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi baik dari BPK RI maupun DPRD Batanghari dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian bersama.

Baca juga: Ketua DPRD Batang Hari Beri Apresiasi Kinerja Pemkab Raih Opini WTP

"DPRD memberikan saran agar pemerintah memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh inspektorat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun, ” ujarnya.

Kemudian itu, mengenai SILPA pada pelaksanaan APBD 2021 sebanyak Rp99.478.193.610.56 maka DPRD menyarankan agar pemerintah mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD perubahan 2022.

Baca juga: Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023 Akan Dorong Pemulihan dari Sumber Non-APBN

"Pemda diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari perusahaan daerah, BUMD lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan dan terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh berkembangnya perusahaan daerah, ” katanya.

Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief menanggapi saran dan kritik DPRD Kabupaten Batanghari.

Baca juga: Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Batang Hari, Anita: Terimakasih atas Kritik dan Kepeduliannya

"Saya sangat yakin dan percaya saran, masukan dan kritikan ini didasarkan dengan niat dan kemauan bersama bagaimana Kabupaten Batanghari dapat menjadi terdepan di Provinsi Jambi, " ujar Bupati.

Dan ini sebagai dasar kami untuk mengevaluasi terhadap kinerja OPD, kinerja pejabat yang ada di Batanghari karena satu diantara aspek kinerja adalah pengelolaan keuangan disamping perjanjian kinerja lainnya.

(Red)